Istanagaruda.id- Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang juga berpredikat sebagai ibu kota salah satu provinsi yaitu Jawa Barat. Letak astronomis dari wilayah Bandung ini adalah diantara 107′ Bujur Timur dan 655′ Lintang Selatan.
Dilansir dari website resmi Kota Bandung, jika dilihat dari letaknya, wilayah ini cukup strategis dari sisi komunikasi, perekonomian hingga keamanan. Kota Bandung juga menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia setelah Kota Jakarta, Surabaya dan Medan.
Pendirian Kota Bandung tidak bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Tenggang waktu pembentukan antara Kota Bandung setelah Kabupaten Bandung berdiri sangat jauh, di mana Kabupaten Bandung sendiri berdiri pada abad ke-17 Masehi dengan bupati pertamanya adalah Tumenggung Wiraangunangun. Perlu diketahui bahwa pemerintahan Tumenggung Wiraangunangun hingga tahun 1681.
Bandung Masa Kolonialisme Belanda
Pada awalnya, Kabupaten Bandung beribu kota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot), letaknya 11 km ke arah selatan dari pusat Kota Bandung sekarang. Saat pemerintahan bupati ke-6, yaitu R.A. Wiranatakusumah II yang memimpin dari tahun 1794-1829, terjadi peralihan kekuasaan di Nusantara dari Kompeni ke Pemerintahan Hindia Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh Herman Willem Daendels (1808-1811).
Salah satu kebijakan terkenal dari Daendels pada waktu itu adalah membangun Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer yang terletak di ujung barat Jawa Barat sampai Panarukan di ujung timur Jawa Timur dengan panjang kira-kira 1000 km. Perlu diketahui bahwa pembangunan jalan tersebut dilakukan oleh pribumi yang berada di bawah pimpinan bupati masing-masing daerah.
Kemudian pada 25 Mei 1810, demi melancarkan pembangunan Jalan Raya Pos dan memudahkan perwakilan atau pejabat pemerintah kolonial mendatangi kantor bupati, Daendels mengirimkan surat yang meminta kepada Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang agar memindahkan ibukota kabupaten masing-masing ke wilayah yang mendekati Jalan Raya Pos yaitu Cikapundung dan Anawadak (Tanjungsari).
Rencana Perpindahan Ibu Kota Bandung
Namun, jauh sebelum surat permintaan Daendels tersebut, ternyata Bupati Bandung memang sudah berencana untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung.
Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Bandung juga telah menemukan wilayah baru yang akan dijadikan sebagai ibu kota, tempat tersebut cukup baik dan strategis sebagai pusat pemerintahan.
Selain alasan tersebut, salah satu faktor yang mendorong untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung pada saat itu adalah karena Krapyak yang dinilai tidak strategis sebagai pusat pemerintahan dan letaknya yang ada di sisi selatan daerah Bandung sering terjadi banjir apabila memasuki musim hujan.
Pada akhir tahun 1808, diketahui bahwa bupati beserta sejumlah rakyatnya sudah melakukan mobilisasi dari Krapyak menuju tempat yang akan menjadi ibukota baru, proses pindahan ini dilakukan hingga awal tahun 1809. Dalam prosesnya, bupati pada awalnya tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir dan pindah lagi ke Kampur Bogor (Kebon Kawung).
Dari serangkaian peristiwa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa prakarsa pemindahan ibu kota Kabupaten Bandung (cikal bakal Kota Bandung) sudah ada jauh sebelum surat atau permintaan dari Gubernur Jenderal Daendels.
Peresmian Kota Bandung sebagai Ibu Kota Kabupaten bandung
Pada tanggal 25 September 1810, Kota Bandung diresmikan sebagai ibu kota Kabupaten Bandung dengan surat keputusan. Kota Bandung merupakan salah satu banyaknya kota di Indonesia yang memiliki nilai sejarahnya sendiri. Namun, pada artikel kali ini tidak akan membahas nilai historis Kota Bandung di masa kerajaan ataupun sejarah pergerakan kemerdekaan di kota ini.
Dari nilai sejarah, dapat dikatakan bahwa Kota Bandung tidak hanya saksi daripada sejarah pergerakan nasionalisme dan kemerdekaan Bangsa Indonesia tetapi juga menjadi tempat bersejarah dalam upaya diplomasi internasional yaitu Konferensi Asia Afrika (KAA).
Konferensi Asia Afrika (KAA) merupakan suatu gagasan yang lahir karena adanya perasaan senasib sepenanggungan dari negara-negara di kawasan Asia dan Afrika sebagai dampak dari Perang Dunia II. Selain itu juga adanya rasa takut akan kembalinya perang dunia.
Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu terjadi perseteruan antara Blok Timur dan Blok Barat. Konferensi Asia Afrika (KAA) juga merupakan suatu bentuk solidaritas dan upaya penghapusan penjajahan di negara-negara kawasan Asia-Afrika.
Cikal Bakal Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA)
Cikal bakal pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) ini terjadi pada tahun 1954, dimana pada saat itu, Perdana Menteri Ceylon, Sir John Kotelawala mengundang perdana menteri dari Birma (U Nu), India (Jawaharlal Nehru), Indonesia (Ali Sastroamidjojo), dan Pakistan (Mohammed Ali) yang bertujuan untuk melakukan pertemuan informal di negaranya. Para pemimpin pemerintah masing-masing negara tersebut menerima baik undangan yang diberikan.
Presiden Indonesia pada saat itu, Ir. Soekarno menekankan pada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo untuk menyampaikan ide diadakannya Konferensi Asia Afrika (KAA) pada pertemuan Konferensi Kolombo tersebut.
Dikutip dari Museum Konferensi Asia Afrika, beliau mengatakan bahwa ide tersebut merupakan cita-cita bersama yang telah didengungkan untuk membangun solidaritas negara-negara di kawasan Asia-Afrika selama hampir 30 tahun dan telah dilakukan melalui pergerakan nasional melawan penjajahan.
Tanggal 9-22 Maret 1954, Pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan yang bertempat di Wisma Tugu, Puncak, Jawa Barat untuk membahas rumusan yang akan dibawa oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo pada Konferensi Kolombo sebagai dasar usulan Indonesia untuk meluaskan gagasan kerja sama regional di tingkat Asia-Afrika.
Kemudian pada 28 April – 2 Mei 1954 saat berlangsungnya Konferensi Kolombo, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menyatakan usul untuk dilaksanakannya pertemuan yang lebih luas di tingkat wilayah Asia-Afrika. Usul tersebut kemudian diterima oleh seluruh peserta konferensi walaupun dalam suasana skeptis.
Seputar Persiapan Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA)
Dalam rangkaian persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA), dibentuk Sekretariat Bersama yang diwakili oleh lima negara penyelenggara yaitu Indonesia oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Roeslan Abdulgani, dan 4 negara lainnya yaitu Birma, Ceylon, India dan Pakistan yang diwakilkan oleh kepala-kepala perwakilan masing-masing di Jakarta.
Kemudian pada tanggal 11 Januari 1955 dibentuk Panitia Interdepartemental yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Sekretariat Bersama untuk untuk membantu persiapan konferensi tersebut. Kota Bandung yang menjadi tempat dilaksanakannya konferensi tersebut dibentuk Panitia Setempat pada tanggal 3 Januari 1955.
Panitia yang diketuai oleh Gubernur Jawa Barat pada masa itu, Sanusi Hardjadinata tersebut bertugas untuk mempersiapkan dan melayani hal-hal yang berkaitan dengan akomodasi, logistik, transportasi dan lain sebagainya.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan berbagai tempat yang akan digunakan untuk sidang-sidang seperti Gedung Concordia dan Gedung Dana Pensiun. Ada juga Hotel Hamann, Hotel Preanger dan 12 hotel lain serta 31 bungalow yang berlokasi di sepanjang Jalan Cipaganti, Lembang dan Ciumbuleuit sebagai tempat untuk menginap para peserta.
Kemudian, tanggal 7 April 1955 sebagai rangkaian dari pemeriksaan persiapan-persiapan terakhir, Presiden Soekarno meresmikan pergantian nama Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka, Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwiwarna dan sebagian Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika.
Hasil Konferensi Asia Afrika (KAA)
Konferensi Asia Afrika (KAA) resmi dimulai pada tanggal 18 April 1955 di Kota Bandung. Serangkaian Konferensi Asia Afrika (KAA) tersebut kemudian menghasilkan suatu deklarasi yang dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung, berikut adalah isi dari deklarasi tersebut:
1. Menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara.
3. Mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil.
4. Tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif, sesuai dengan Piagam PBB.
6. (A) Tidak menggunakan pengaturan-pengaturan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar mana pun. (B) Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain mana pun.
7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun.
8. Menyelesaikan semua permasalahan internasional dengan cara-cara damai, seperti melalui perundingan, konsiliasi, arbitrase atau penyelesaian hukum, atau pun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
9. Meningkatkan kepentingan dan kerjasama bersama.
10. Menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.
Penulis: Anggi Alawiyah
Leave a comment