Istanagaruda.id – Indonesia negara korupsi. Indonesia terus bergulat dengan predikat sebagai salah satu negara korup di dunia, meski berbagai upaya pemberantasan telah digaungkan. Berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 dari Transparency International, Indonesia hanya mencetak skor 37 dari 100, menempatkannya di peringkat 99 dari 180 negara.
Skor ini menunjukkan stagnasi tak jauh beda dari 34 di 2023 dan jauh di bawah rata-rata global (43).
Indonesia negara korupsi di sini bukan lagi sekadar ulah individu, tapi sudah jadi budaya yang mengakar di birokrasi, politik, dan bisnis. Kasus besar seperti dugaan korupsi Pertamina pada tahun 2018-2023, yang merugikan negara Rp193,7 triliun, atau skandal timah Rp300 triliun, jadi bukti nyata betapa masifnya masalah ini.
Di Twitter, warganet bahkan satir dengan “Klasemen Liga Korupsi Indonesia,” menyoroti betapa sering kasus megakorupsi muncul, seolah jadi kompetisi tahunan yang tak pernah usai. Penyebab korupsi di Indonesia sangat kompleks, berikut penyebabnya.
Penyebab Kenapa Indonesia Negara Korupsi
1. Lemahnya Penegakan Hukum hingga Sistem yang Permisif
Hukuman ringan sering kali hanya menjadi penjara dengan fasilitas mewah, tak membuat jera para pelaku. Contohnya, banyak koruptor bebas dengan remisi cepat, lalu kembali hidup mewah atau bahkan jadi pejabat lagi.
Birokrasi berbelit dan penuh pungli juga jadi ladang subur korupsi; izin usaha bisa molor kalau “uang pelicin” tak diberi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menyebut Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) turun jadi 3,85 dari 3,92 di 2023, menandakan masyarakat semakin permisif terhadap praktik ini. Ditambah konflik kepentingan elit politik dan oligarki.
2. Keserakahan dan Kesempatan
Teori GONE, yang dikemukakan oleh Jack Bologna, menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena adanya kombinasi antara keserakahan (Greedy), kesempatan (Opportunity), kebutuhan (Need), dan pengungkapan (Exposure).
3. Budaya Korupsi
Korupsi di Indonesia telah menjadi budaya yang mengakar kuat dalam masyarakat. Praktik suap, pungutan liar, dan nepotisme telah menjadi hal yang lumrah di berbagai sektor, terutama dalam birokrasi pemerintahan.
4. Faktor Politik
Kedekatan dengan tokoh politik yang berpengaruh seringkali menjadi “kartu as” bagi pelaku korupsi. Praktik balas budi dan patronase politik juga menjadi salah satu penyebab korupsi.
Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan politik membuka peluang bagi korupsi.
5. Rendahnya Kesadaran Masyarakat
Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi dan kurangnya partisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan juga menjadi faktor penting. Masyarakat cenderung apatis dan pasif dalam menghadapi korupsi.
Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan anti-korupsi dan rendahnya tingkat literasi masyarakat.
Dampak Indonesia Negara Korupsi
- Merugikan Ekonomi Negara
Dana publik yang seharusnya untuk pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan hilang, menyebabkan kerugian triliunan rupiah, contohnya kasus timah Rp300 triliun di Indonesia.
- Meningkatkan Kemiskinan
Uang yang dikorupsi memperlebar kesenjangan sosial, rakyat kecil makin sulit akses layanan dasar, sementara elit hidup mewah.
- Menghambat Pembangunan
Proyek-proyek publik terbengkalai atau kualitasnya buruk karena anggaran diselewengkan, seperti jalan rusak atau sekolah tak layak.
- Merusak Kepercayaan Publik
Indonesia negara korupsi yang berulang membuat rakyat skeptis terhadap pemerintah dan hukum, memicu apatisme atau bahkan protes sosial.
- Melemahkan Penegakan Hukum
Sistem hukum jadi korup, hukuman ringan atau impunitas bagi pelaku membuat korupsi makin subur dan sulit diberantas.
- Menghalangi Investasi
Investor asing ragu masuk karena birokrasi korup dan pungli, memperlambat pertumbuhan ekonomi.
- Memperburuk Krisis Sosial
Di negara seperti Indonesia, korupsi memperparah ketimpangan, meningkatkan angka pengangguran, dan memicu ketidakstabilan sosial.
Dana yang dikorupsi seharusnya bisa bangun ribuan sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur di daerah terpencil, tapi malah menguap ke kantong pejabat dan kroni.
Di tengah ekonomi 2025 yang fluktuatif, Indonesia negara korupsi memperparah kemiskinan 40% rakyat Indonesia masih hidup pas-pasan, sementara elit bermewah-mewah dari hasil curian.
Pemerintah melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2025-2026 berjanji perbaiki tata kelola dan digitalisasi, tapi publik skeptis. Tanpa hukuman tegas dan reformasi sistemik, Indonesia risiko terjebak sebagai “negara korup” selamanya.
Harapan ada di tangan rakyat dan tekanan global tapi sampai kapan kita harus menunggu perubahan nyata dari Indonesia negara korupsi? Korupsi bukan cuma soal angka, tapi pencuri masa depan bangsa.
Penulis: Dindah Mulyani
Editor:Haqqi Idral
Leave a comment